HotRoom METROTV - BPJS PBi: Layanan Tetap Jalan, Bagaimana Ke Depan?

BismillahirRahmanirRahim

Heboh sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBi JK) BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif saat akan digunakan di rumah sakit. Meskipun pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan yang sempat nonaktif, fenomena ini sempat memicu kepanikan, dan banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengapa status kepesertaan yang dibayar oleh pemerintah bisa terhenti secara sepihak?
Simak pembahasannya dalam #HOTROOMMETROTV "WHiP PiNK, GAS TERTAWA BiKiN BAHAYA"
Edisi 11 Februari 2026 (24 Sya'ban 1447 Hijriyah) pukul 21.05 WiB hanya di #MetroTV
bersama Host Hotman Paris dan Narasumber:

• Lisda Hendrajoni (Anggota Komisi Viii DPR Ri)
• M. Nasrul Wajdi (Deputi Bidang Statistik Sosial BPS)
• Syaifullah Yusuh (Menteri Sosial Ri)
• Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch)

Watch Streamed at @METROTVNEWS Official

sumber: https://www.facebook.com/metrotv/

Courtesy: MetrotvNews || MEDiA GROUP © 2026
#HOTROOMMETROTV #HOTROOM #METROTV #HotmanParisHutapea #BPJSKesehatan #PBiJK #LayananKesehatan

Google Ai (Mode) Overview

Masa depan layanan BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBi) dipastikan tetap berjalan dengan beberapa penyesuaian strategis guna menjamin keberlanjutan dan ketepatan sasaran. Berdasarkan keputusan terbaru pemerintah dan DPR Ri per Februari 2026, berikut adalah arah kebijakan BPJS PBi ke depan:

1. Kepastian Pembayaran Iuran
   • Jaminan 3 Bulan Ke Depan: emerintah dan DPR RiP telah menyepakati bahwa iuran bagi seluruh peserta PBi akan tetap dibayarkan oleh negara selama tiga bulan ke depan (Februari–April 2026) sembari melakukan pembenahan data.
   • Pengaktifan Kembali Otomatis: Peserta PBi yang sempat dinonaktifkan per 1 Februari 2026 akan diaktifkan kembali secara otomatis setelah melalui proses seleksi dan validasi ulang dalam kurun waktu tersebut.
2. Validasi Data Real-Time
   • Integrasi DTKS dan DTSEN: Ke depan, penetapan peserta akan lebih ketat mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan hanya diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu.
   • Pembersihan Data "Salah Sasaran": Pemerintah sedang mengevaluasi sekitar 15 juta peserta dari kelompok menengah atas yang terdeteksi masih menerima manfaat PBi agar kuota tersebut dapat dialihkan kepada 54 juta warga miskin yang belum tercover.
3. Anggaran dan Keberlanjutan Layanan
   • Alokasi Dana Jumbo: Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp247,3 triliun untuk sektor kesehatan, di mana fokus utamanya adalah pembiayaan BPJS PBi dan penghapusan piutang iuran.
   • Penghapusan Tunggakan: Terdapat rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS senilai Rp26,47 triliun bagi peserta yang tidak mampu guna meringankan beban ekonomi warga.
4. Skema Layanan Masa Depan
   • Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRiS): Secara bertahap, layanan akan diarahkan pada KRiS yang menyamakan fasilitas ruang perawatan tanpa membedakan kelas 1, 2, dan 3, namun peserta PBi tetap mendapatkan manfaat medis secara gratis tanpa iuran bulanan.
   • Akses Pengaktifan Mandiri: Jika peserta merasa masih berhak namun kartu dinonaktifkan, proses re-aktivasi kini bisa dilakukan melalui Dinas Sosial atau fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dengan validasi data yang lebih cepat.

Bagi peserta yang ingin memastikan statusnya, pengecekan dapat dilakukan secara berkala melalui aplikasi Mobile JKN atau layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-816-5165.

Jika kartu BPJS PBi Anda terlanjur nonaktif, Anda bisa mengurusnya kembali agar aktif di bulan yang sama (untuk kasus mendesak). Berikut adalah prosedur aktivasi kembali melalui Dinas Sosial:

1. Dokumen yang Harus Disiapkan
   • Kartu BPJS Kesehatan (asli & fotokopi).
   • KTP-el dan Kartu Keluarga (asli & fotokopi).
   • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa atau Kelurahan setempat.
2. Alur Pengurusan ke Dinas Sosial
   • Cek Status di Faskes: Pastikan kartu mati karena "Nonaktifkan oleh Pemerintah/Pusat," bukan karena sudah mampu.
   • Lapor ke Dinas Sosial: Datang ke Kantor Dinsos setempat dengan membawa dokumen di atas. Petugas akan mengecek apakah nama Anda masih ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). • Penerbitan Surat Rekomendasi: Jika Anda layak, Dinsos akan menerbitkan surat keterangan/rekomendasi untuk pengaktifan kembali.
   • Bawa ke Kantor BPJS: Serahkan surat rekomendasi tersebut ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat untuk proses administrasi.
3. Jalur Cepat (Kondisi Gawat Darurat)
   Jika kartu nonaktif saat Anda sedang berada di Rumah Sakit:
   • Mintalah bantuan petugas BPJS SATU (Siap Membantu) yang ada di RS atau bagian administrasi RS untuk membantu koordinasi dengan Dinsos.
   • Berdasarkan regulasi terbaru, peserta PBi yang datanya masih di DTKS namun nonaktif, bisa diaktifkan kembali secara instan (24 jam) jika dalam kondisi sakit.

“

Tips Tambahan:
Anda bisa mengecek status kepesertaan secara mandiri melalui Chat Assistant JKN (CHiKA) di nomor WhatsApp 08118750400 sebelum berangkat ke Dinsos untuk memastikan data apa yang bermasalah.

Ini adalah beberapa lokasi kantor Dinas Sosial (Dinsos) di wilayah Bandung dan sekitarnya yang bisa Anda kunjungi untuk mengurus aktivasi BPJS PBi:

1. Dinas Sosial Kota Bandung (Dinsos Kota Bandung)
   • Alamat Baru: Jl. Babakan Karet, Derwati, Kec. Rancasari, Kota Bandung (belakang Rusunawa Rancacili).
   • Jam Operasional: Senin–Kamis (09.00–15.00 WiB) dengan waktu istirahat (12.00–13.00 WiB). Jumat (09.00–11.00 WiB & 13.00–15.00 WiB).
   • Hotline (WA Only): 0812-2174-2841.
2. Dinas Sosial Kabupaten Bandung (Dinsos Kab. Bandung)
   • Alamat: Jl. Raya Soreang KM 17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung.
   • Situs Resmi: dinsos.bandungkab.go.id.
3. Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (Dinsos KBB)
   • Alamat: Gedung C Lt. 4, Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Ngamprah.
   • Jam Operasional: Senin–Jumat (08.00–16.00 WiB).
4. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat (Dinsos Jabar)
   • Alamat: Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 331, Cigugur Tengah, Kota Cimahi.
   • Catatan: Kantor provinsi biasanya mengurus kebijakan luas, untuk aktivasi kartu individu disarankan ke Dinsos Kota/Kabupaten sesuai domisili KTP Anda.

Saran Penting:

• Pastikan Anda datang pada pagi hari (sekitar pukul 08.30–09.00 WiB) untuk menghindari antrean panjang, dan bawa dokumen lengkap (KTP, KK, dan Kartu BPJS) agar proses verifikasi DTKS bisa langsung dilakukan.
• Pastikan dokumen KTP dan KK sudah siap sebelum berangkat agar urusan di Dinas Sosial nanti berjalan mulus. Semoga proses aktivasinya lancar dan layanan kesehatan Anda segera kembali normal.

Google Ai (Mode) can make mistakes, so double-check responses.

Related Articles:

• Top Economy METROTV - #Polemik Iuran BPJS, Naik Atau Tetap?

---

Bagi Sahabat(2x) yang ingin & berbagi dipersilahkan untuk melangkapi, dengan menuliskan komentar di bawah :)

Semoga Bermanfaat, Terima Kasih !!!
Jazakumullohu Khouiron Katsiron

Thanks for Stopping By !
#FreePalestine #StayHealty #BeHappy

---