Apakah rencana pengiriman pasukan TNI yang dibayang-bayangi ketidakjelasan mandat PBB, malah merugikan posisi Indonesia dan berisiko bagi pasukan yang dikirim?
Edisi Jumat, 13 Februari 2026 (26 Sya'ban 1447 Hijriyah) pukul 20.30 WiB, LiVE di KompasTV.
Official.
Isu mengenai bergabungnya Israel ke dalam
Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump menjadi topik hangat yang dibahas dalam program
Bola Liar di Kompas TV.
Berikut adalah poin-poin utama perkembangan terkini per Februari 2026:
- Israel Resmi Bergabung dengan BoP
Israel, melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, resmi bergabung dengan Board of Peace pada 11 Februari 2026 setelah bertemu Trump di Washington. Keputusan ini diambil tepat satu minggu menjelang KTT perdana BoP yang dijadwalkan pada 19 Februari 2026 di Washington DC.
- Rencana Pengiriman TNi ke Gaza
Meskipun Israel telah bergabung, Indonesia tetap pada rencananya untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza sebagai bagian dari mandat BoP (yang didukung oleh Resolusi DK PBB).
- Jumlah Pasukan: Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan sekitar 8.000 prajurit TNi untuk dikirim ke Gaza.
- Status Terkini: Keputusan final mengenai jumlah personel dan waktu keberangkatan masih menunggu instruksi dari Presiden Prabowo Subianto pada akhir Februari 2026.
- Lokasi Penempatan: Kabar beredar menyebutkan pasukan Indonesia kemungkinan akan ditempatkan di koridor strategis antara Rafah dan Khan Younis.
- Kontroversi dan Sikap Indonesia
Kehadiran Israel di BoP menimbulkan perdebatan sengit di Indonesia:
- Ancaman Keluar: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia membuka peluang untuk keluar dari BoP jika forum tersebut gagal mendorong kedaulatan Palestina atau hanya menjadi alat kepentingan politik tertentu.
- Kritik Domestik: Sejumlah pakar dan koalisi sipil mengkritik besarnya alokasi anggaran (diperkirakan mencapai Rp16,7 triliun) untuk misi ini di tengah tekanan ekonomi nasional.
- Penolakan Hamas: Pihak Hamas dilaporkan menolak kehadiran pasukan asing, termasuk rencana pengiriman 8.000 tentara Ri, karena dianggap mengganggu hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.
Berikut adalah rincian lebih mendalam mengenai dua aspek krusial terkait rencana misi perdamaian ke Gaza ini:
- Rincian Anggaran Rp16,7 Triliun
Anggaran sebesar Rp16,7 triliun merupakan angka yang sangat signifikan bagi APBN Indonesia. Berdasarkan diskusi di Kompas TV, alokasi ini mencakup:
- Logistik & Mobilisasi: Biaya pengiriman 8.000 personel beserta alutsista (kendaraan taktis, ambulans, dan alat komunikasi) melalui jalur laut dan udara.
- Pembangunan Infrastruktur: Dana ini juga mencakup pembangunan pos-pos pengamanan dan fasilitas kesehatan darurat di Gaza.
- Tunjangan Khusus: Pembayaran uang saku dan asuransi risiko tinggi bagi prajurit yang bertugas di zona konflik aktif.
- Bantuan Kemanusiaan: Sebagian dana dialokasikan untuk bantuan medis dan pangan yang akan didistribusikan langsung oleh TNi kepada warga sipil Gaza.
Kritik Ekonomi: Para ekonom di Forum Bola Liar menyoroti bahwa angka ini setara dengan pembangunan ribuan ruang kelas atau subsidi pupuk yang sedang dibutuhkan petani, sehingga efektivitas misi ini di bawah naungan Trump (BoP) terus dipertanyakan.
- Prosedur Teknis Pengiriman Pasukan TNi
Pengiriman 8.000 personel bukan hanya soal keberangkatan, melainkan melibatkan proses diplomasi dan militer yang rumit:
- Mandat PBB & BoP: TNi hanya bisa berangkat jika ada payung hukum internasional yang jelas. Indonesia bersikeras agar misi BoP ini tetap selaras dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB.
- Aturan Pelibatan (Rules of Engagement): Menlu Sugiono menekankan bahwa TNi tidak dikirim untuk berperang, melainkan sebagai pasukan penjaga perdamaian (Peacekeepers). Mereka hanya boleh menggunakan senjata untuk pertahanan diri atau melindungi warga sipil.
- Koordinasi Lapangan: Karena Israel juga merupakan anggota BoP, TNi harus berkoordinasi secara teknis (melalui sekretariat BoP) terkait koridor masuk di perbatasan Rafah untuk menghindari insiden salah tembak (friendly fire).
- Seleksi Personel: Pasukan yang dikirim kemungkinan besar berasal dari Satgas Konga (Kontingen Garuda) yang sudah berpengalaman di misi PBB (UNiFiL/Lebanon) untuk memastikan profesionalisme tinggi.
Risiko Utama
Isu terbesar saat ini adalah
penolakan Hamas. Jika Hamas tetap menolak kehadiran pasukan asing, TNi berisiko terjebak dalam pertempuran asimetris di Gaza, yang akan mengubah misi kemanusiaan menjadi misi tempur yang berbahaya.
Reaksi tokoh politik nasional terhadap rencana pengiriman TNi dan anggaran Rp16,7 triliun ke Gaza melalui Board of Peace (BoP) sangat beragam, mulai dari dukungan strategis hingga kekhawatiran mendalam. Berikut adalah rangkuman sikap para tokoh per Februari 2026:
- Sikap DPR Ri: Dukungan dengan Syarat
Legislator di Senayan umumnya mendukung misi kemanusiaan, namun menuntut transparansi dan kehati-hatian tinggi:
- Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto (Fraksi PDi-P): Menekankan bahwa pengiriman pasukan sebaiknya tidak dalam skala besar dan harus fokus murni pada penjagaan perdamaian, bukan bertempur.
- Syamsu Rizal (Fraksi PKB): Mempertanyakan urgensi bergabung dengan BoP bentukan Trump dan menyoroti apakah langkah ini benar-benar bisa mempercepat kemerdekaan Palestina atau justru menjadi beban anggaran.
- Fraksi Golkar: Meminta pemerintah tetap waspada namun optimis bahwa posisi Indonesia di BoP bisa menjadi penguat reputasi diplomasi di mata dunia.
- Kritik Keras dari Ormas dan Akademisi
Isu anggaran dan bergabungnya Israel ke BoP menjadi titik api kritik:
- Majelis Ulama Indonesia (MUi): Secara resmi mendesak pemerintah mundur dari BoP jika forum tersebut terbukti menyimpang dari prinsip keadilan Palestina. MUi khawatir kehadiran Ri di forum yang sama dengan Israel akan memberi "legitimasi moral" bagi Israel.
- Prof. Suzie Sudarman (Pakar Ui): Menilai anggaran Rp17 triliun terlalu besar dan berisiko menjadi "upeti" politik ke AS demi menghindari tarif dagang, serta mengkritik BoP sebagai alat monopoli kepentingan tertentu.
- Pembelaan Pemerintah dan PBNU
- Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf: Usai bertemu Presiden Prabowo, Gus Yahya menjelaskan bahwa dana Rp17 triliun tersebut adalah kontribusi untuk membangun kembali infrastruktur Gaza yang hancur, bukan sekadar iuran administratif.
- Kementerian Luar Negeri (Kemlu): Melalui Jubir Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa keikutsertaan Ri di BoP tidak akan diikuti dengan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
- Respons Militer
- KSAD Jenderal TNi Maruli Simanjuntak: Menyatakan TNi siap menjalankan perintah presiden dan telah melatih sekitar 5.000 hingga 8.000 personel yang tinggal menunggu permintaan resmi dari koordinator lapangan di Gaza.
Diskusi ini masih terus berkembang mengingat KTT perdana BoP baru akan berlangsung pada
19 Februari 2026.
Kesimpulan dari topik tersebut:
- Dilema Diplomasi: Indonesia berada dalam posisi sulit karena harus duduk di meja yang sama dengan Israel di dalam Board of Peace (BoP), sementara Indonesia tetap berkomitmen tidak membuka hubungan diplomatik dengan mereka.
- Misi TNi Tetap Berjalan: Rencana pengiriman 8.000 personel TNi ke Gaza masih berlanjut sebagai misi kemanusiaan, namun sangat bergantung pada izin dari Hamas dan aturan pelibatan yang jelas agar tidak terjebak konflik fisik.
- Kontroversi Anggaran: Alokasi dana Rp16,7 triliun memicu perdebatan panas di dalam negeri; pemerintah menyebutnya sebagai investasi kemanusiaan, sementara kritikus menganggapnya terlalu membebani APBN.
- Keputusan Final di Tangan Presiden: Kelanjutan posisi Indonesia di BoP akan ditentukan oleh Presiden Prabowo setelah KTT 19 Februari 2026. Indonesia mengancam akan keluar jika forum ini terbukti hanya menguntungkan pihak Israel dan mengabaikan kedaulatan Palestina.
“
Isu ini memang masih sangat dinamis, terutama menjelang KTT pada 19 Februari nanti yang akan menjadi penentu arah diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Google Ai (Mode) can make mistakes, so
double-check responses.
Comments
Post a Comment
Please Notices! Write NAME (nick name) to make it easier to respond to comments that you write. Comments are rude, racist, and humiliation may not be passed and it will be deleted without warning ...
* We respect your privacy and we will never share your personal information with anyone. We will never send you SPAM emails.